Tri Adhianto dan Dedi Mulyadi Pastikan Penanganan Korban Kecelakaan Kereta Optimal

Humas Pemkot Bekasi

KOTA BEKASI- Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan langsung ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (RSUD CAM), Rabu (29/4/2026), untuk menjenguk korban kecelakaan kereta api. Kehadiran keduanya menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah dan provinsi turun tangan langsung memastikan kondisi korban tertangani secara serius.

RSUD CAM Bekasi menjadi salah satu pusat perawatan utama dalam penanganan korban. Rumah sakit ini menerima jumlah pasien terbanyak dibanding fasilitas kesehatan lain yang juga terlibat dalam penanganan darurat. Selain RSUD CAM, korban turut dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi dan sekitarnya, menunjukkan skala dampak insiden yang cukup besar.

Dalam kunjungan tersebut, pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan layanan medis maksimal tanpa terkendala biaya. Pembiayaan pengobatan dijamin melalui BPJS Kesehatan. Tri Adhianto menegaskan bahwa prioritas utama adalah pemulihan korban tanpa beban finansial tambahan. “Kami hadir untuk memastikan seluruh korban tertangani dengan baik dan seluruh pembiayaan tercover BPJS,” ujarnya.

Dedi Mulyadi juga menyerahkan bantuan langsung kepada korban sebagai bentuk dukungan moral. Ia menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang optimal dan responsif. Menurutnya, korban tidak boleh merasa ditinggalkan dalam situasi sulit seperti ini.

Berdasarkan data terbaru, total korban mencapai 91 orang. Di RSUD CAM, tercatat 54 korban, dengan rincian 26 pasien masih menjalani perawatan, 25 pasien telah dipulangkan, dan 3 korban meninggal dunia. Sementara itu, korban lainnya tersebar di beberapa rumah sakit seperti RS Primaya Timur, RS Mitra Timur, RS Bella, RS Hermina, RS Siloam Bekasi, RS Bakti Kartini, RSUD Cibitung, dan Mitra Plumbon. Korban meninggal dunia juga ditangani di RS Polri.

Pemerintah Kota Bekasi memastikan pendampingan terhadap korban dan keluarga akan terus dilakukan. Pelaporan berkala juga disiapkan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mempercepat pemulihan korban sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem penanganan darurat.