ASN Kota Bekasi, WFH Jumat dan Perubahan Cara Kerja Birokrasi

KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi memutuskan mengubah kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari sebelumnya setiap hari Rabu menjadi setiap hari Jumat. Perubahan ini bukan sekadar soal mengganti hari kerja dari rumah, tetapi bagian dari penyesuaian kebijakan daerah terhadap arah kebijakan pemerintah pusat, terutama dalam upaya efisiensi energi dan pengendalian mobilitas di kawasan perkotaan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Karena itu, ketika pemerintah pusat menetapkan arah kebijakan tertentu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan agar kebijakan dapat berjalan selaras dari pusat hingga daerah.

Perubahan jadwal WFH ini, menurutnya, tidak akan mengganggu kinerja ASN maupun pelayanan publik. Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel dan proporsional, terutama bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Artinya, meskipun ada ASN yang bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan seperti biasa.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan WFH juga mulai dilihat bukan hanya sebagai kebijakan kerja dari rumah, tetapi sebagai bagian dari perubahan budaya kerja birokrasi. Sistem kerja pemerintahan secara perlahan diarahkan menuju pola kerja yang lebih digital, lebih fleksibel, namun tetap terukur dari sisi kinerja.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja ASN selama WFH tetap dilakukan melalui sistem pelaporan dan indikator kinerja yang jelas. Dengan sistem tersebut, produktivitas kerja diharapkan tetap terjaga meskipun tidak semua pegawai bekerja dari kantor.

Di sisi lain, kebijakan WFH juga diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemacetan dan konsumsi energi, terutama di kota penyangga seperti Bekasi yang memiliki mobilitas komuter cukup tinggi setiap harinya. Karena itu, kebijakan ini tidak hanya dilihat dari sisi internal birokrasi, tetapi juga dalam konteks pengelolaan kota secara lebih luas.

Dengan perubahan ini, WFH tidak lagi hanya dipahami sebagai kebijakan sementara seperti pada masa pandemi, tetapi mulai menjadi bagian dari pola kerja baru dalam birokrasi pemerintahan, di mana kehadiran fisik tidak selalu menjadi ukuran produktivitas, melainkan hasil kerja dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.