Kota Bekasi Raih Opini WTP 2025, Masuk Lima Besar Daerah dengan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tertinggi

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi kembali menorehkan capaian positif dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Tak hanya itu, Kota Bekasi juga masuk lima besar daerah di Jawa Barat dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi, yakni mencapai 90,8 persen.

Penyerahan hasil pemeriksaan diterima oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe bersama Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi.

Abdul Harris Bobihoe mengatakan, raihan opini WTP menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melalui kerja sama seluruh perangkat daerah serta DPRD.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Bekasi kembali meraih opini WTP pada tahun 2025 berkat hasil kerja bersama dan komitmen untuk terus melakukan evaluasi dalam penyajian laporan keuangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus meningkatkan kualitas pengawasan internal dan melakukan pembenahan birokrasi agar pelayanan publik semakin optimal.

“Kami akan memaksimalkan pengawasan internal serta menjalankan aksi bersih-bersih birokrasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik dan mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman serta sejahtera,” katanya.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Selain Kota Bekasi, sejumlah daerah lain di Jawa Barat juga memperoleh opini WTP, di antaranya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang serta Kota Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Banjar.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan terus menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat melalui birokrasi yang lebih profesional dan akuntabel.