Pemkot Bekasi Gandeng 56 Sekolah Swasta, Siswa Kurang Mampu Dapat Bantuan Rp250 Ribu per Bulan

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi resmi menggandeng Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) untuk menjalankan program rintisan sekolah swasta gratis bagi siswa kurang mampu. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (8/6/2026).

Program ini menjadi salah satu solusi yang disiapkan Pemkot Bekasi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri pada tahun ajaran baru. Sebanyak 56 sekolah swasta dilibatkan sebagai mitra untuk menampung siswa yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe mengatakan pemerintah daerah akan memberikan bantuan biaya operasional pendidikan sebesar Rp250 ribu per bulan atau Rp3 juta per tahun kepada setiap siswa yang memenuhi persyaratan. Bantuan tersebut akan dicairkan setiap tiga bulan sekali.

“Jadi insyaallah kerja sama ini dalam hal yang sesuai yang kita berikan. Kami memberikan bantuan secara gratis bagi siswa kurang mampu dengan berkolaborasi dengan BMPS,” ujar Abdul Harris.

Ia menjelaskan subsidi yang diberikan saat ini baru menyasar biaya operasional pendidikan. Adapun biaya gedung belum termasuk dalam skema bantuan yang disiapkan pemerintah daerah.

Kolaborasi dengan BMPS dilakukan menyusul penyesuaian jumlah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri. Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sarday Daulay menyebut pengurangan kapasitas siswa di setiap kelas membuat ribuan calon peserta didik berpotensi tidak tertampung.

“Tahun kemarin Pemerintah Kota Bekasi masih menerapkan 44 siswa per rombel. Tahun ini dicoba menjadi 40 siswa per rombel,” kata Ayung.

Menurutnya, selisih kapasitas tersebut jika diakumulasikan mencapai sekitar 4.000 calon peserta didik. Melalui program rintisan sekolah swasta gratis, kelebihan jumlah siswa tersebut diharapkan dapat dialihkan ke sekolah swasta tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan.

Program ini juga diharapkan mampu mengurangi persoalan yang hampir selalu muncul saat penerimaan peserta didik baru, yakni tingginya persaingan memperebutkan kursi di sekolah negeri. Dengan adanya dukungan dari puluhan sekolah swasta, pemerintah berharap pemerataan akses pendidikan dapat berjalan lebih baik.

Meski mengusung konsep sekolah swasta gratis, masyarakat perlu memahami bahwa bantuan yang diberikan berupa subsidi biaya operasional pendidikan sebesar Rp250 ribu per bulan. Sementara itu, komponen lain seperti uang gedung masih mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah swasta mitra.