Tri Adhianto Pastikan CFD di Alun-alun M Hasibuan Batal, Pemkot Malah Siapkan CFD di Tiap Kecamatan

KOTA BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memastikan rencana pelaksanaan Car Free Day (CFD) di kawasan Alun-alun M Hasibuan, Bekasi Selatan, batal direalisasikan. Sebaliknya, Pemkot Bekasi justru membuka peluang memperluas CFD hingga ke setiap kecamatan.

Tri menegaskan kawasan Alun-alun M Hasibuan tidak memungkinkan dijadikan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) karena berbagai pertimbangan.

"Karena memang menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan kalau kita melaksanakan CFD di alun-alun," ujar Tri saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, usulan CFD di Alun-alun M Hasibuan sebelumnya hanya merupakan gagasan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi dan belum pernah dibahas ataupun dikaji secara resmi oleh pemerintah daerah.

"Kami tidak pernah melakukan evaluasi terkait CFD itu ada di alun-alun," katanya.

Meski begitu, Pemkot tetap berkomitmen menambah titik CFD di wilayah lain. Sejumlah kawasan yang tengah dipertimbangkan antara lain Grand Galaxy, Harapan Indah, Vida, hingga BTR.

Di sisi lain, Tri menyambut positif usulan agar CFD digelar di setiap kecamatan. Menurutnya, konsep tersebut bisa diwujudkan selama tersedia sarana dan prasarana yang memadai serta didukung pengembangan ruang terbuka publik.

"Saya kira bagus ya, dan segala sesuatunya sangat memungkinkan. Tinggal lihat saja sarana dan prasarananya," ujarnya.

Pemkot, lanjut Tri, juga sedang mendorong pembangunan taman di setiap wilayah agar masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk beraktivitas dan berkumpul.

Gagasan pemerataan lokasi CFD sebelumnya juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary. Ia menilai penyebaran CFD ke tingkat kecamatan akan memberikan manfaat yang lebih luas, termasuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal dan memudahkan warga mengakses ruang olahraga tanpa harus terpusat di satu lokasi.

Latu sebelumnya turut mengkritisi rencana CFD di Alun-alun M Hasibuan karena dinilai berpotensi mengganggu akses menuju RSUD Kota Bekasi, Stasiun Bekasi, dan sejumlah fasilitas vital lainnya apabila diterapkan tanpa rekayasa lalu lintas yang matang.